LANDASAN TEORI PENDUKUNG

Definisi-definisi E-Government
E-Government menurut kominfo Adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis/ menggunakan electronik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.
E-Government menurut world bank Adalah penggunaan tekhnologi informasi oleh kantor-kantor pemerintah untuk pelayanan lebih baik pada masyarakat dunia usaha dan untuk memperbaiki kerjasama antar institusi pemerintah.
Secara umum penerapan E-Gov adalah untuk memperpendek limit pengambilan keputusan serta rentang kendali sistem managemen pemerintahan yang slama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang memicu

Manfaat e-Government
Penelitian-penelitian sebelumnya, menemukan bahwa implementasi e-government mempunyai manfaat dan dampak yang cukup signifikan dalam banyak hal. Manfaat tersebut antara lain adalah peningkatan efisiensi, kualitas layanan publik, transparansi, partisipasi publik, dan pengembangan ekonomi (e.g. Seifert dan Bonham, 2003; Grönlundet al., 2005; Kumar dan Best, 2006). Namun demikian, supaya efektif, implementasi egovernment harus mempertimbangkan konteks lokal. Menurut Heeks (2003), kata kunci dalam implementasi e-government bukan adopsi, tetapi adaptasi di mana konteks lokal dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi.Dalam literatur, ditemukan bahwa focus implementasi e-government di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pada transparansi dan perang terhadap korupsi (Grönlund et al., 2005). Meski demikian, peningkatan kualitas layanan, sangat erat kaitannya dengan kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip good governance.
Good governance mulai populer menjadi wacana di Indonesia setelah tumbangnya orde baru. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Good governance merupakan perangkat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan good governance dapat dinilai dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
pendukungnya. Masyarakat Transparansi Indonesia mengidentifikasi banyak prinsip good governance, seperti tingkat kepedulian pada stakeholder, efektifitas dan efisien, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi. e-Government dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan pelaksana yang mempunyai integritas dipercaya akan sangat membantu pencapain good governance tersebut.

Jika kita cermati kebutuhan diatas maka kelemahan yang kita miliki adalah
– Visi yang jelas dari pemimpin, kita sadari bahwa banyak pimpinan baik ditingkat pusat dan daerah yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya pemimpin belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pembanganunan
-Dukungan yang kuat dari masayarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik dampak penerapan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan layanan yang teradapat dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.

Batasan Masalah
Batasan masalah yang didefinisikan dalam penulisan ini:
1. Membangun pemerintahan e-government mencakup (government to citizen, government to business, government to government).
2. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan e-government.
3. Pengimplementasian pemerintahan e-government pada masyarakat.

Tujuan
Membangun pemerintahan e-government mencakup (government to citizen, government to business, government to government), berbasis teknologi informasi.

Analisa masalah
Menganalisa bagaimana mengimplementasikan pemerintahan e-government yang berbasis teknologi informasi.
Analisa hasil dan penarikan kesimpulan Memaparkan hasil analisis dari penerapan pemerintahan e-government dan menarik kesimpulan dari hasil pemaparan tersebut.Terlihat adanya perbedaan yang signifikan untuk semua variabel yang merepresentasikan prinsip-prinisp good governance.Kepedulian terhadap stakeholder Implementasi e-government telah dinilai oleh pengusaha meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, dalam hal ini dunia bisnis. Peningkatan kualitas ini berujud dalam pemahaman prosedur layanan yang lebih baik oleh petugas, citra petugas yang lebih baik dalam melayani, dan perbaikan lingkungan pelayanan. Selain penggunaan sistem informasi yang memudahkan dalam melayani, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan informasi terkait prosedur layanan baik di situs web maupun di kantor pelayanan dalam bentuk poster yang ditempel pada dinding. Lingkungan pelayanan juga ditingkatkan kenyamanannya dengan berbagai tambahan fasilitas.

About these ads